Ringkasan cerita
- Presiden AS Donald Trump bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan Pemimpin Greenland Jens-Frederik Nielsen mengonfirmasi tercapainya kesepakatan keamanan strategis kawasan Arktis dan Atlantik Utara pada Jumat (18/9/2026).
- Kesepakatan ini memungkinkan pengembangan kehadiran militer Amerika Serikat di titik-titik strategis Greenland guna memperkuat pertahanan aliansi Barat dan menangkal pengaruh lawan geopolitik di Arktis.
- Pemerintah Denmark dan Greenland menegaskan perjanjian tersebut sepenuhnya menghormati integritas teritorial Kerajaan Denmark serta hak penentuan nasib sendiri rakyat Greenland, menyudahi polemik wacana pembelian wilayah yang sempat memicu ketegangan diplomatik.
Pemerintah Amerika Serikat, Kerajaan Denmark, dan Otoritas Otonom Greenland secara resmi mencapai kesepakatan kerja sama keamanan dan pertahanan Arktis pada Jumat (18/9/2026) waktu setempat. Langkah diplomatik ini menandai titik balik penting setelah berbulan-bulan spekulasi dan gesekan wacana mengenai masa depan wilayah Arktis yang strategis.
Garis Besar Kesepakatan Keamanan
Pengumuman ini pertama kali disampaikan oleh Presiden AS Donald Trump melalui media sosial Truth Social, yang menyebut bahwa kesepakatan tersebut memberikan kerangka kerja bagi Amerika Serikat untuk memastikan pertahanan dan keamanan di Greenland tanpa batas waktu (forever), serta menutup celah bagi kehadiran militer pihak lawan geopolitik tanpa izin tertulis. AS menyatakan proses identifikasi dan pembangunan kehadiran militer dalam skala signifikan akan segera disiapkan bersama penduduk lokal Greenland.
Segera setelah pernyataan dari Washington, Kantor Perdana Menteri Denmark (Statsministeriet) mengeluarkan siaran pers resmi yang mengonfirmasi adanya kesepakatan trilateral tersebut. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyambut baik kerangka ini sebagai penguat keamanan bersama di Arktis dan Atlantik Utara yang menguntungkan NATO serta negara-negara Eropa.
Penegasan Kedaulatan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri
Salah satu poin paling krusial yang ditegaskan oleh Kopenhagen dan Nuuk adalah klausul penghormatan terhadap status wilayah. Berbeda dengan retorika sebelumnya yang sempat menyinggung penguasaan atau pembelian wilayah, kesepakatan resmi ini dirancang dalam koridor kerja sama pertahanan multilateral.
Perdana Menteri Frederiksen menekankan bahwa naskah perjanjian mengakui secara penuh kedaulatan dan integritas teritorial Kerajaan Denmark, sekaligus menjunjung hak penentuan nasib sendiri (selvbestemmelse) bagi rakyat Greenland. Senada dengan Frederiksen, Pemimpin Pemerintahan Greenland (Formand for Naalakkersuisut) Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa perjanjian ini menghargai kepentingan Greenland serta posisinya di panggung kerja sama internasional.
Langkah Lanjutan dan Ratifikasi
Berdasarkan jadwal yang diumumkan Statsministeriet, para pihak dijadwalkan menandatangani dokumen perjanjian resmi pada pekan depan bertepatan dengan rangkaian Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Setelah penandatanganan trilateral berlangsung, naskah kesepakatan akan diajukan ke parlemen masing-masing negara untuk melalui prosedur ratifikasi formal sebelum dinyatakan berlaku penuh secara hukum internasional.
Yang sudah terverifikasi
- Presiden AS Donald Trump mengumumkan di platform Truth Social bahwa AS telah mencapai kesepakatan dengan Kerajaan Denmark dan Greenland terkait kontrol keamanan dan kebutuhan pertahanan, serta menyatakan proses pembangunan fasilitas militer akan segera dimulai.
- Kantor Perdana Menteri Denmark (Statsministeriet) merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi tercapainya kesepakatan untuk memperkuat keamanan kawasan Arktis dan Atlantik Utara bersama NATO dan Eropa.
- Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan secara eksplisit bahwa kesepakatan ini 'mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Kerajaan Denmark serta hak menentukan nasib sendiri rakyat Greenland'.
- Pemimpin Pemerintahan Greenland (Formand for Naalakkersuisut) Jens-Frederik Nielsen menyatakan dalam rilis resmi bahwa perjanjian ini mengamankan kepentingan Greenland dalam kerja sama internasional serta memberi manfaat keamanan bagi kawasan dan aliansi Barat.
- Kantor Perdana Menteri Denmark menyatakan naskah kesepakatan dijadwalkan ditandatangani secara resmi pada pekan depan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, sebelum melalui prosedur ratifikasi parlemen masing-masing pihak.
Yang masih belum jelas
- Klausul rinci mengenai lokasi pangkalan militer tambahan, luas area operasional, serta batasan yurisdiksi hukum antara militer AS dan otoritas lokal Greenland belum dipublikasikan secara terbuka.
- Ketentuan spesifik terkait pengelolaan sumber daya mineral kritis dan izin eksplorasi ekonomi di sekitar zona pertahanan belum diuraikan dalam draf awal yang diumumkan.
Percakapan dan penyebaran
Pengumuman pertama kali diunggah oleh Presiden AS Donald Trump di media sosial Truth Social pada Jumat malam waktu AS, disusul rilis resmi dari Kantor Perdana Menteri Denmark (Statsministeriet) dan pelaporan kantor berita DR Nyheder, CNBC, Al Jazeera, serta Reuters. Respons publik dan analis memusatkan perhatian pada kepatuhan kesepakatan terhadap garis batas kedaulatan Denmark.