Ringkasan cerita
- Presiden AS Donald Trump menyatakan pembentukan inisiatif baru bernama 'AI Force' dan akan segera mengumumkan pejabat 'AI Czar' untuk mengawal ekosistem kecerdasan buatan.
- Gedung Putih menegaskan sikap pro-akselerasi dengan menolak desakan regulasi ketat baru atau moratorium, berargumen bahwa hukum pidana dan perdata yang ada sudah memadai untuk menindak penyalahgunaan.
- Langkah ini diambil menjelang pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Presiden China Xi Jinping serta merespons perdebatan intensif para pimpinan industri teknologi terkait keamanan model AI frontier.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pembentukan badan inisiatif baru bertajuk “AI Force” serta penunjukan pejabat “AI Czar” baru dalam waktu dekat. Pengumuman ini menegaskan komitmen pemerintah AS untuk terus mempercepat laju inovasi kecerdasan buatan (artificial intelligence) tanpa intervensi regulasi restriktif yang dinilai dapat menghambat daya saing global.
Melalui pernyataan tertulis di platform Truth Social pada Sabtu (19/9/2026), Trump menekankan bahwa pemerintah federal tidak akan menghalangi atau memperlambat pertumbuhan industri kecerdasan buatan. Trump mengibaratkan AI sebagai gelombang transformasi sebesar Revolusi Industri atau kelahiran internet, bahkan berpotensi menyumbang hingga seperempat dari produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat di masa depan.
Garis Kebijakan Pro-Akselerasi
Pernyataan ini dirilis di tengah perdebatan sengit antarpelaku industri, akademisi, dan pembuat kebijakan di Washington mengenai perlunya batas pengaman (guardrails) federal terhadap pengembangan model AI skala perbatasan (frontier models). Sejumlah pimpinan industri dan peneliti sebelumnya menyuarakan perlunya jeda atau pengetatan protokol keamanan menyusul laporan insiden anomali agen otonom dan pengoperasian pusat data (data centers).
Namun, Trump menolak usulan pembatasan baru tersebut dan menyebut kekhawatiran berlebihan mengenai ancaman eksistensial AI sebagai narasi yang tidak berdasar. Menurut Gedung Putih, instrumen penegakan hukum pidana dan perdata yang telah berlaku di Amerika Serikat sudah lebih dari cukup untuk mengawasi dan menindak setiap potensi penyalahgunaan atau kejahatan yang timbul.
Trump menyamakan pembentukan “AI Force” dengan langkahnya mendirikan US Space Force pada periode pertama kepresidenannya. Dalam visinya, inisiatif ini dirancang untuk memastikan supremasi teknologi AS tetap terjaga di tengah persaingan ketat dengan negara-negara pesaing, terutama China.
Konteks Geopolitik dan Transisi Kepemimpinan
Langkah pembentukan AI Force dan rencana penunjukan AI Czar ini juga hadir menjelang agenda pertemuan bilateral tingkat tinggi antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan berlangsung di Washington pada pekan mendatang. Isu tata kelola AI dan ketahanan rantai pasok teknologi diperkirakan menjadi salah satu topik strategis dalam pembicaraan bilateral kedua pemimpin negara.
Di tingkat struktural internal Gedung Putih, posisi AI Czar baru akan mengisi kekosongan koordinasi teknologi setelah berakhirnya masa tugas penasihat sebelumnya, David Sacks, yang menuntaskan mandatnya sebagai pegawai pemerintah khusus pada awal 2026. Pejabat baru nantinya diharapkan memimpin orkestrasi lintas lembaga federal dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur komputasi, keandalan jaringan energi data center, dan adopsi AI di sektor publik.
Radar Dunia mengklasifikasikan status peristiwa ini sebagai confirmed berdasarkan pernyataan publik primer Presiden AS di Truth Social serta konfirmasi liputan mendalam dari Reuters, The Washington Post, CBS News, The Hill, dan LKBN ANTARA.
Yang sudah terverifikasi
- Presiden AS Donald Trump merilis pernyataan resmi pada Sabtu (19/9/2026) melalui akun Truth Social miliknya mengenai inisiatif pembentukan 'AI Force' dan posisi penasihat 'AI Czar'.
- Reuters dan The Washington Post mengonfirmasi Trump menolak pembatasan federal tambahan terhadap pertumbuhan industri AI dan menegaskan perlunya keunggulan teknologi AS atas kompetitor global, khususnya China.
- Laporan CBS News dan The Hill mencatat posisi AI Czar ini menandai kelanjutan struktur koordinasi teknologi Gedung Putih setelah masa tugas penasihat sebelumnya (David Sacks) berakhir pada awal 2026.
- LKBN ANTARA mempublikasikan laporan pemantauan kebijakan ini di Indonesia, menyoroti proyeksi kontribusi ekonomi AI yang dipaparkan Trump hingga mencapai 25 persen PDB AS.
Yang masih belum jelas
- Gedung Putih belum merinci struktur kelembagaan resmi AI Force, apakah akan beroperasi di bawah mandat sipil, koordinasi lintas lembaga federal, atau komponen militer seperti Space Force.
- Nama resmi tokoh yang akan ditunjuk menduduki kursi AI Czar belum diumumkan ke publik hingga pemindaian ini ditutup.
- Format integrasi kerangka tinjauan keamanan siber sukarela yang sebelumnya disiapkan pemerintah dengan pengawasan AI Force belum dipaparkan secara teknis.
Percakapan dan penyebaran
Pengumuman langsung memicu gelombang liputan utama di media internasional seperti Reuters, The Washington Post, CBS News, NBC News, The Hill, serta kantor berita nasional ANTARA News, dan menjadi sorotan diskusi di komunitas teknologi global di X dan Truth Social.